Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan kecerdasan guna mengelola potensi ekonomi anggotanya, menumbuhkan kemandirian individual anggota dan selanjutnya berkembang menjadi kemandirian kolektif dalam wadah koperasi. Selain itu, koperasi juga perlu melakukan  kerja sama antar koperasi dan dengan badan usaha lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan produk unggulan dan potensi daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Bali A.A. Ngurah Puspayoga mengatakan rasa bangganya sebab dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali, enam diantaranya berhasil meraih predikat sebagai Kabupaten /Kota Penggerak Koperasi, sedangkan Kabupaten Badung telah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2007 lalu. Diharapkan, penghargaan itu mampu lebih memotivasi peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi. “Pada kesempatan ini, saya minta Kabupaten Tabanan dan Bangli segera mempersiapkan diri, mengambil langkah-langkah menyusul kabupaten/kota yang telah mendapat penghargaan itu. Tentu saja, semua itu terwujud bila ada dukungan yang sungguh-sungguh tidak saja dari pemerintah daerah, stakeholder lainnya juga dari dukungan peningkatan kinerja gerakan koperasi di Bali.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan Pataka untuk enam kabupaten/kota di Bali yaitu : Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dan diserahkan oleh Deputi Bidang Kelembagan Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki. Selain itu pada kesempatan tersebut Bali secara resmi dicanangkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Tahun 2011. Penandatanganan pernyataan pencanangan Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali A.A. Ngurah Puspayoga didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Badera.

Dalam upaya menggerakkan sektor riil di pedesaan yang akan membuka kesempatan kerja secara luas maka keterbatasan dana modal kerja dan investasi pada usaha kecil dapat ditanggulangi dengan program penguatan modal, baik dari lembaga perbankan maupun non bank.  Kegiatan ini sekaligus akan membuka mereka menjadi kelompok tani yang bergerak dibidang agribisnis yang mandiri yang memimiliki proses pasar yang lebih baik.

Sementara itu untuk melakukan pemilihan produk dan study kelayakan sendiri dirasakan sangat mahal bagi usaha kecil, dipihak lain pihak perbankan juga mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada usaha kecil tanpa ditunjang adanya kegiatan usaha yang memiliki pasar yang potensial.

Dalam upaya memperluas kesempatan untuk berusaha dibidang agribisnis serta  memantapkan pola intensifikasi produk agribisnis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengajak beberapa petani anggota Koperasi yang bergerak di bidang agribisnis menyelenggarakan kegiatan rintisan pengembangan agribisnis ke daerah/wilayah Cianjur Jawa Barat yang selama ini telah berhasil mengembangkan potensi lahan sayur-mayur sampai menembus pasaran modern melalui wadah Koperasi.

Maksud dan tujuan :

Maksud dan tujuan melakukan kegiatan rintisan kegiatan agribisnis adalah :

• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para petani dibidang agribisnis.
• Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan tumbuh dan berkembangnya koperasi dan usaha kecil yang berkualitas dan mandiri.
• Meningkatkan produktifitas dan daya saing serta kemandirian koperasi dan UKM dalam mengelola usaha agribisnis
• Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UKM.
• Terciptanya produktifitas dan peran serta koperasi dan kelompok tani dalam pengembangan agribisnis yang berwawasan budaya lingkungan yang organik serta terwujudnya wirausaha baru yang berbasisi iptek.

Unggulan Daerah

Mengingat letak geografisnya yang sangat mendukung tersebut, maka daerah ini memiliki beberapa produk unggulan antara lain :

1. Produk Unggulan tanaman pangan yaitu padi pandan wangi yang hanya baik ditanam di daerah ini.
2. Tanaman sayur mayur juga merupakan unggulan daerah ini, karena iklim yang mendukung dengan udara yang cukup sejuk dan curah hujan yang cukup tinggi.
3. Tanaman hias juga merupakan salah satu komoditi unggulan daerah ini.
4. Susu sapi perah juga dihasilkan daerah ini tetapi masih dalam skala kecil.
5. Keberadaan Gabungan Kelompok Tani yang potensial sebagai pemasok pasar modern menjamin kontinuitas pasar yang terwadahi dalam lembaga Koperasi Mitra Tani Parahyangan.

Peserta kegiatan Agribisnis

Dalam  kegiatan rintisan pengembangan agribisnis ke wilayah Cianjur Jawa Barat  melibatkan  14 orang peserta yang terdiri dari unsur :

• Unsur pembina agribisnis sebanyak 7 orang.
• Unsur petani agribisnis sebanyak 4 orang.
• Unsur gerakan koperasi sebanyak 3 orang.

Lokasi Kunjungan

Kunjungan dilaksanakan di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur terutama Koperasi yang langsung mengelola komoditi unggulan tersebut antara lain :

1. Koperasi Mitra Tani Parahyangan berkedudukan tepatnya di bawah kaki Gunung Gede, Jalan Tegallega Km 16 Desa Tegallega, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan ketinggian tempat berkisar 600-1000 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini merupakan potensial agribisnis hortikultura seperti : sayuran, buah-buahan dan tanaman hias, sedangkan agribisnis pangan mempunyai unggulan Padi Lokal Pandan Wangi Cianjur.
2. Koperasi  Unit Desa Mandiri Cipanas beralamat di Jalan Mariwati Km 1, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat atau 18 Km dari pusat Kota Cianjur. Koperasi ini bergerak di bidang Peternakan sapi perah serta produk olahannya, simpan pinjam dan jasa pembayaran listrik. Wilayah kerja KUD Cipanas meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu  : Kec. Pacet, Kec. Cipanas, dan Kec. Sukaresmi. Pada awalnya koperasi didirikan berasal dari amalgamasi koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha Desa (KSUD) dengan Koperasi Pertanian (Koperta) yang ada di wilayah Pacet (sebelum dimekarkan dengan Kecamatan Cipanas). KUD Cipanas dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berpedoman pada Visi yang dimiliki yaitu : “ Meningkatkan taraf kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk lebih maju dan lebih sejahtera.”
3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hortikultura yang beralamat di Jalan Raya Ciherang, Desa Segunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Koperasi ini usaha utamanya bergerak di bidang simpan pinjam yang sebagian anggotanya merupakan pegawai negeri beberapa instansi di Kabupaten Cianjur. Anggota koperasi tersebut selain menjadi pegawai negeri juga memiliki usaha budidaya tanaman hias, sehingga Koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk budidaya tanaman hias tersebut.

Kiat-kiat Sukses di Bidang Agribisnis

Dari ketiga koperasi tersebut juga sudah memiliki terobosan yang cukup baik antara lain membentuk jaringan kerjasama dengan perusahaan yang besar, bahkan membentuk semacam anak perusahaan untuk menghindari persaingan dengan perusahaan lain.

Sedangkan terobosan usaha yang dijalankan KUD Cipanas dalam mengurangi ketergantungan pemasaran susu kepada industri pengolah susu serta untuk mendapatkan nilai tambah hasil penjualan susu dan juga dalam upaya meningkatkan harga jual susu ditingkat anggota peternak. KUD Cipanas telah membuat produk susu olahan melalui proses paste Utisasi dengan nama produk “CIPA MILK” yang dikemas dengan kemasan Cup Plastik, yang dipasarkan bekerjasama dengan Sekolah (TK, SD/MI, SLTP) dan kepada masyarakat. Terobosan inipun dilakukan dalam upaya memasyarakatkan minum susu kepada anak-anak sekolah dan masyarakat dalam menunjang pertumbuhan anak bangsa yang sehat cerdas dan terampil.

Dari hasil kunjungan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cianjur dapat disimpulkan sebagai berikut  :

1. Kekuatan yang dimiliki dari ketiga koperasi yang di kunjungi memiliki keunggulan yang mampu membuat mereka bertahan lama antara lain ketinggian wilayah berkisar antara 600-1000 meter diatas permukaan laut dan suhu yang cukup dingin merupakan kondisi yang potensial untuk pengembangan agribisnis hortikultura seperi sayur-mayur, buah-buahan dan tanaman hias.
2. Apa yang dilakukan oleh ketiga koperasi tersebut  diatas rata-rata memiliki kelemahan dibidang sumberdaya manusia utamanya dibidang teknologi budi daya, pengolahan hasil produksi serta pemasaran hasil masih bersifat tradisional. Dalam sistem sortiran hasil sayur-mayur belum maksimal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar sesuai dengan grade segmen pasar yang dituju.
3. Hasil produksi pertanian memiliki peluang pasar yang prospek dimasa mendatang mengingat pangsa pasar belum banyak menyentuh pasaran antar pulau.  Disamping itu masih banyak lahan yang belum digarap oleh para petani penggarap sebagai mata pencaharian sehari-hari.  Diversifikasi produk masih dimungkinkan untuk dikembangkan untuk memenuhi  pasar yang berpariatif sesuai dengan potensi pasar.
4. Dengan luasnya wilayah kerja merupakan sebuah tantangan yang cukup rumit yang dihadapi ketiga koperasi tersebut. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana jalan, transportasi darat, komunikasi serta kebiasaan adat budaya yang masih tradisional.  Potensi kelompok tani yang cukup beragam dan jumlahnya yang cukup banyak tersebar di wilayah kerja Koperasi membutuhkan bimbingan dan penyuluhan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Alam perbukitan yang cukup terjal dan dikelingi oleh pegunungan dan cuaca yang cukup dingin merupakan tantangan bagi para petani.

]]> http://diskopukm.baliprov.go.id/?feed=rss2&p=570 2 http://diskopukm.baliprov.go.id/?p=556 http://diskopukm.baliprov.go.id/?p=556#comments Fri, 09 Jul 2010 05:52:46 +0000 admin http://diskopukm.baliprov.go.id/?p=556 DASAR HUKUM

• UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

• Dengan demikian, data empiris tentang Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting, karena keberhasilan pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan. Hal ini berarti bahwa data yang tersedia haruslah berkualitas dalam artian akurat, relevan dan mutakhir (update) serta dapat di pertanggung jawabkan.

TARGET KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2010

• Terbangunnya Database Koperasi Nasional sebelum Hari Koperasi Tahun 2010

• Diperlukan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak baik pusat maupun daerah

TABEL DAN GRAFIK CAPAIAN DATA INDIVIDU KOPERASI

Dari data tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Bali menduduki peringkat pertama dalam pendataan data dasar koperasi baik data agregat maupun data individu.

STRATEGI PENGEMBANGAN DATABASE
KOPERASI NASIONAL

• Kebijakan ONE GATE DATA

Profesionalisme

Profesionalitas aparat dalam pengelolaan data KUKM, (proses pengumpulan, pengolahan/analisa, publikasi)

Otoritas Data Jelas

Kewenangan yang diberikan kepada bagian tertentu dalam pengelolaan data.

• Membangun DATA INDIVIDU

Akurasi Data ter-backup rinci

Tidak Manipulasi

ALUR KEBIJAKAN ONE GATE DATA SKPD Propinsi

Pembangunan bidang koperasi merupakan salah satu prioritas program pembangunan jangka menengah provinsi Bali dalam rangka implementasi ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian pada umumnya dan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya.

Mengingat peranan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  terus mengupayakan bertumbuh kembangnya koperasi melalui program Provinsi Koperasi. Kontribusi koperasi  dalam menunjang perekonomian daerah antara lain dapat dilihat dari jumlah seluruh anggota koperasi, jumlah asset, jumlah modal dan omzet. Koperasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis baik kepada anggota maupun perekonomian daerah adalah koperasi yang berkualitas , yang mana kondisi tersebut hendaknya terus diupayakan oleh semua pihak/stake holder sesuai dengan fungsi masing-masing.  Dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkualitas, berbagai program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.  Diklat bagi Koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM koperasi yang merupakan komponen penting dan strategis dalam mewujudkan koperasi yang mandiri dan berdaya saing dalam dinamika dunia usaha yang semakin kompetitif.

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM KUKM

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dilakukan dengan cara :

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan ketrampikan teknis dan manegerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan  menciptakan wirausaha baru.

Dalam rangka mendukung tersedianya SDM Pengelola koperasi dan UKM yang kompeten dalam bidangnya, maka program Diklat kedepan diarahkan pada Diklat yang berbasis kompetensi. Untuk itu telah diterbitkan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Kep.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI bidang Koperasi Jasa  Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Diklat. Sehubungan dengan hal tersebut persiapan yang telah dilaksanakan UPT Diklat Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  Provinsi Bali adalah :

1. Ujian kompetensi sebagai fasilitator yang diikuti oleh WI.
2. Mengikuti Diklat Tempat Uji Kopetensi.
3. Mengajukan ijin sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Profesi

2. KONDISI UPT DIKLAT KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.

Fasilitas gedung yang dimiliki terdiri atas 2 ruang belajar, 9 kamar tidur, perpustakaan dan ruang makan. Pengelola Diklat terdiri atas Kepala UPT didukung 3 orang pejabat eselon IV yaitu 2 seksi dan seorang Ka.Sub.Bag.TU serta  7 orang staf. Widyaiswara yang bertugas secara tetap memberikan  materi bidang perkoperasian berjumlah 4 orang, yang mana juga dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota untuk mengisi materi diklat perkoperasian yang dilaksanakan masing-masing Kabupaten/Kota.

3.  PROGRAM KEDIKLATAN.

Program diklat yang direncanakan dalam tahun 2010 adalah :

1)      Diklat Akuntansi bagi pengelola koperasi ( 3 angkatan)

2)      Diklat Teknologi Informasi dalam pemasaran produk unggulan KUKM melalui internet

3)      Diklat managemen Usaha kecil bagi pengelola KUKM wanita ( 2 angkatan )

4)      Diklat kewirausahaan bagi KUKM

5)      Diklat kewirausahaan bagi UKM baru

6)      Diklat penyusunan program koperasi bagi pengurus koperasi

7)      Diklat perpajakan bagi pengelola koperasi

8)      Diklat peningkatan produktivitas bagi KUKM

9)      Diklat manajemen KSP/USP bagi pengelola koperasi ( 2 angkatan )

10)   Diklat perkoperasian bagi kelompok/sentra usaha

Seluruh Diklat-diklat dalam tahun 2010 telah dan akan dilaksanakan sesuai program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dan Keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM menuju Bali Mandara.
2. Mengkonsolidasikan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2010.
3. Mengusulkan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2011.
4. Memantapkan komitmen dalam mewujudkan pencapaian koperasi berkualitas dan penumbuhan wirausaha baru.
5. Meningkatkan peran Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian Provinsi Koperasi Tahun 2012

sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Koordinasi dan Keterpaduan dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan Instansi terkait maupun dengan stakeholder.
2. Tersusunnya data keragaan Koperasi dan UKM secara terkoordinasi sebagai acuan dalam penuangan program prioritas dan strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM.
3. Tersosialisasinya kebijakan dan program pembangunan ekonomi Bali dan program-program strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dicanangkan Daerah dan Pusat.
4. Meningkatnya peran Pemerintah dalam mewujudkan Provinsi Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi pada tahun 2012.

Sebagai Nara Sumber  dalam  Rakorda tersebut  Deputi  Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Ir. I Wayan Dipta, MSc, Bappeda Provinsi Bali Drs. I Ketut Canang, MSi, Dekopinwil Provinsi Bali Dr. I Dewa Nyoman Badra, SE, MM, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, SH, MH. Peserta Rakorda 100 orang terdiri dari Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM se Bali  beserta 3 orang pejabat eselon III, Dekopinwil dan Dekopinda Se- Bali, Dinas/instansi terkait dan stake holder.

Rumusan Hasil Rakorda Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2010 sbb:

1. Keberadaan dan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan daya saing UMKM dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat adalah sangat penting dan strategis terbukti mampu bertahan pada masa krisis.
2. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2009 mencapai 5,33%, tidak  mencapai target sebesar 5,74% tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang diperkirakan mencapai 4,3%.
3. Struktur perekonomian tahun 2009 sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 18,21% pertambangan 0,65%, industri 9,16%, listrik 2%, bangunan 4,4%, perdagangan, hotel dan restoran 30%, komunikasi 13,76%, keuangan 7,11% dan jasa-jasa 14,72%.
4. PDRB per kapita tahun 2009 mencapai Rp. 16,21 juta / tahun meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 14,2 juta / tahun.
5. Tingkat pengangguran di Bali tahun 2009 mencapai 3,13% menurun dibandingkan tahun 2008 mencapai 3,31% dengan angka kemiskinan sebesar 6,17% tahun 2008 dan diperkirakan tahun 2009 tingkat kemiskinan menurun sebesar 5,13%.
6. Prioritas pembangunan daerah Bali meliputi 7 (tujuh) prioritas antara lain : 1. Kesra, Kemiskinan dan pengangguran, 2. Aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan, 3. Penataan ruang, lingkungan hidup dan kebudayaan, 4. Daya saing pertanian, industri kecil, pariwisata, UMKM dan koperasi, 5. Infrastruktur wilayah, 6. Trantib dan keamanan berstandar internasional, 7. Sumber daya aparatur. Dari tujuh prioritas tersebut ada 4 (empat) prioritas yang fokus untuk segera dilaksanakan antara lain : 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. ekonomi, dan 4. Lingkungan Hidup.
7. Tiga bentuk eksistensi Koperasi antara lain : 1. Koperasi dipandang melaksanakan kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat, 2. Koperasi menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain, 3. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya.
8. Salah satu program yang telah dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Bali  terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah melalui program dana penguatan modal tanpa agunan bagi UMKM, kelompok usaha ekonomi produktif, LPD dan Koperasi melalui dana APBD Provinsi Bali bekerjasama dengan PT. Bank BPD Bali yang dimulai tahun 2008 sebesar Rp. 8,5 Milyar. Dari dana tersebut Rp. 2,5 Milyar adalah untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dengan peningkatan 5 kali. Sedangkan untuk Tahun 2009 sebesar Rp.5.2 Milyar.  Tahun 2010 Program tersebut akan dilanjutkan dengan menambah anggaran dari APBD Provinsi Bali khusus untuk koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp. 5 Milyar.
9. Jumlah koperasi tahun 2009 sebanyak 3.689 unit yang terdiri dari Koperasi primer sebanyak 3.653 unit dan koperasi sekunder sebanyak 36 unit.
10. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2009 sebanyak 223.395 unit tediri dari Formal 54.223 unit, Informal 169.172 unit.
11. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani khususnya yang bergerak dalam bidang agrobisnis/agroindustri dapat mencontoh program OVOP yang telah berhasil diterapkan di Cianjur Jawa Barat oleh Deputi Bidang Pengkajian UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Dalam menerapkan konsep OVOP   perlu mendapatkan dukungan dari Bupati/Kepala Daerah setempat dan keterlibatan seluruh stakeholder (instansi Pemerintah, swasta dan Perguruan Tinggi) itu sangat penting. Konsep OVOP adalah Local but global, kreatif, inovatif dan berkelanjutan, dan human resource development.
12. OVOP beda dengan klaster / sentra, sifatnya sangat unik punya keunggulan dari produk lain yang penangannya berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai stake holder yang terkait untuk kelangsungan jalannya OVOP. Program ini telah dilaksanakan oleh 55 negara di dunia dengan menunjukkan hasil yang memuaskan.
13. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 99 Tahun 2008, semua dana bergulir yang disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dari tahun 2000-2007 diserahkan pengelolaan pergulirannya  kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Oleh karena itu maka angsuran dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi penerima dana bergulir tahun 2000-2007 yang sudah terhimpun di rekening koperasi di bank pelaksana agar tidak digulirkan kembali oleh Pokja Keuangan Kab/Kota untuk menghindarkan timbulnya permasalahan hukum.
14. Penyertaan modal bagi Koperasi ada aturannya dan inipun harus mendapat persetujuan dari anggota baik dari segi waktu, besarnya modal juga perlu ada kerjasama dengan Koperasi lainnya.
15. Di Bali terdapat 8 (delapan) koperasi subak. Selama ini anggota subak sudah menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah kerja KUD yang bersangkutan.
16. Untuk efektivitas dan efesiensi pemeringkatan koperasi di Bali yang selama ini dilaksanakan oleh PT. Surveyor Indonesia sudah diusulkan ke Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM dapat dilaksanakan di Daerah oleh Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
17. Pendirian koperasi baru diharapkan agak diperketat tidak semata-mata melihat jumlah anggota koperasi minimal 20 orang namun harus berorientasi pada kepentingan ekonomi anggota.
18. Perlu kajian aturan untuk mempermudah pembubaran Koperasi yang tidak aktif, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dan Dekopinda agar membuat kajian peraturan untuk pembubaran koperasi dan diusulkan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
19. Kabupaten / Kota mengharapkan bank pelaksana program dana penguatan modal (KTA ) tidak di monopoli oleh BPD untuk lebih memudahkan pelayanan kepada KUKM.
20. Kabupaten / Kota yang memiliki potensi pengembangan OVOP agar menyampaikan usulan kepada Deputi Pengkajian Sumber Daya KUKM dengan mengirim data sebagai berikut :
    1. Jumlah petani yang ada di daerah yang akan dikembangkan OVOP.
    2. Jumlah daya serap tenaga kerja,
    3. Volume usaha,
    4. Laba Usaha,
    5. Persentase penyerapan pasar lokal dan export
21. Penilaian kesehatan KPS/USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi dari instansi yang membidangi koperasi di daerah. Hal ini sesuai dengan Surat Deputi Menteri Bidang Pembiayaan No : 12/Dep.3/II/2010 tangga 09 Pebruari 2010 perihal Laporan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kop dan KJKS/UJKS Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
22. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota agar melakukan koordinasi intensif dengan Bappeda Kabupaten / Kota khususnya dukungan anggaran.
23. Kedepan peran Dekopinwil dan Dekopinda Kab/Kota bersinergi dengan Dinas agar terus ditingkatkan misalnya, kegiatan diklat, advokasi dll
24. Dalam rangka meningkatkan peran KUKM perlu peningkatan koordinasi dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi / Kab / Kota, dan instansi terkait.

Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra,SH,MH dalam  sambutannya mengharapkan agar peserta Diklat betul betul mengikuti diklat  ini sehingga dapat menciptakan Wirausaha Baru dan mengimbaskan hasilnya kepada masyarakat lingkungan sekitar tempat usaha. Diklat ditutup tanggal 19 Pebruari 2010.

Bagi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki komitmen dan keberpihakan dalam pemberdayaan koperasi UKM di wilayahnya, Kementerian Negara Koperasi dan UKM memberikan apresiasi dan insentif khusus sebagai stimulus atas upaya-upaya pemberdayaan koperasi yang telah dilakukan.

Dimulai pada 2007, tepatnya pada 29 Januari 2007 ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 03/ Per/M.KUKM/I/2007 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/ IV/2009 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, berupa instrumen untuk mengukur tingkat keberpihakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam ha] pemberdayaan koperasi sehingga provinsi, kabupaten, kota menjadi provinsi, kabupaten, kota penggerak koperasi.

Berdasarkan peraturan itu, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengevaluasi dan menilai pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ikut serta menggerakkan koperasi. Langkah itu diharapkan dapat mengembangkan keterpaduan kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta meningkatkan motivasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pembangunan perkoperasian.

Bila terjadi upaya membangun koperasi, diharapkan peran pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dalam pemberdayaan koperasi terus meningkat. Selain itu, peningkatan aktivitas koperasi diharapkan terjadi dalam melayani anggota dan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan penilaian tentu saja harus ada kriteria dan mekanismenya. Provinsi, kabupaten, dan kota boleh mengusulkan sejumlah kriteria dengan syarat provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi tersebut memiliki 75% koperasi aktif dan 55% koperasi berkualitas di wilayah masing-masing.

Caranya tiap pemerintah daerah melakukan selfassessment melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi, kabupaten, dan kota, dengan membuat kertas kerja penilaian untuk selanjutnya diusulkan kepada gubernur/bupati/wali kota dan diteruskan ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq Tim Penilaian Provinsi, Kabupaten, Kota Penggerak Koperasi.

RANGKAIAN SELEKSI

Proses penetapan provinsi, kabupaten, kota penggerak koperasi dilakukan melalui serangkaian seleksi oleh Tim Penilai Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penggerak Koperasi yang terdiri dari wakil seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama-sama departemen terkait, yakni Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Proses itu dimulai dari seleksi administrasi sampai dengan verifikasi lapangan terhadap provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mengusulkan.

Predikat provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi ada dua kategori, yakni kategori sangat berhasil dengan skor nilai 85 sampai dengan 100 sebagai provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi dan memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Koperasi. Skor 70 sampai dengan 84 dengan kategori berhasil memperoleh penghargaan Paramadhana Madya Koperasi.

Konsekuensi dari pemberian penghargaan pasca penetapan

pemenang, provinsi, kabupaten, dan kota yang bersangkutan ha-rus terus meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM dalam rangka menciptakan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut direalisasikan dalam 11 aspek, yaitu menciptakan iklim yang kondusif, penyediaan alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penerapan sistem pelayanan satu atap/one stop service yang cepat, mudah, murah, peningkatan koordinasi, peningkatan status organisasi tata kerja perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UKM, peningkatan kapasitas SDM pembina dan gerakan, pengembangan pembiayaan, penyediaan rencana umum tata ruang (RUTR), pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan koordinasi yang terpadu secara vertikal dan horizontal.

Sejumlah komitmen pemerintah daerah itu juga akan diimbangi dengan komitmen pemerintah pusat antara lain dalam bentuk ikut dalam pengembangan iklim dan kondisi yang mampu

mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, memberikan bimbingan dan kemudahan serta perlindungan kepada koperasi, menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi.

Dengan semua dukungan tersebut, sebagai tindak lanjut pengembangan program di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi antara lain meliputi pemberian fasilitasi terhadap akses pembiayaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mengupayakan agar pada provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi mendapat prioritas akses pembiayaan melalui koperasi berprestasi atau koperasi berkualitas di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil penilaian 2007-2009 tiga provinsi penggerak koperasi yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat serta 62 kabupaten dan 18 kota penggerak koperasi di 14 provinsi. Provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi dapat terwujud jika dukungan dari seluruh masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota betul-betul masif dan terkoordinasi dengan baik. Penghargaan sebagai provinsi, kabupaten, dan kota penggerak koperasi bukanlah menjadi tujuan akhir, tetapi merupakan titik awal akselerasi pembangunan perkoperasian di Tanah Air.

Melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa koperasi adalah menjadi bagian atau alat untuk pemenuhan kebutuhan mereka dan gerakan ini disebut dengan Gerakan Sadar Koperasi.

Sumber : Media Indonesia

Bali yang Maju, sejatinya adalah Bali yang terus bergerak dinamis sesuai dinamika perkembangan hidup masyarakat dunia, yang tetap menjunjung tinggi kesucian dan keikhlasan diri demi tegaknya dharma. Bali yang Maju juga punya makna meningkatnya kualitas daerah dan kualitas hidup Masyarakat Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata handal yang berkharisma, religius, unik serta modern, menurut ukuran dan tuntunan nilai-nilai universal, serta tidak menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Agama Hindu dan Adat Istiadat Bali. Bali yang maju dan modern ini, adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban masyarakat Bali yang berada diperkampungan dunia global yang terbuka.

Bali yang Aman, adalah Bali yang ”dabdab”, teratur sekala dan niskala. Memiliki keseimbangan korelasi kebutuhan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alamnya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang Aman, adalah juga terhindar dari ancaman intervensi Virus-virus Ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti : terorisme, anarkisme dan virus non tradisional lainnya yang mewarnai zaman kali.

Bali yang Damai, adalah Bali yang diselimuti atmosfer kesejukan hidup lahir bathin serta selalu dalam kondisi ”tis” dan kondusif. Bali yang Damai juga menggambarkan komunitas Masyarakat Bali baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan, sangat kental dengan suasana ”briyag-briyug”, ”pekedek pekenyem”, sebagai indikator optimis dan antusias Masyarakat Bali menatap masa depan yang menjanjikan.

Sedangkan Bali yang Sejahtera, adalah Bali yang ”sukerta sekala niskala” sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa.
Itulah komitmen Saya tentang Bali Mandara. Karenanya, Bali Mandara sejatinya harus dibangun bersama, diwujudkan bersama-sama dan dirasakan nyata dalam suasana kebersamaan oleh seluruh Rakyat Bali. Ia tidak turun dari langit. Tetapi harus bersama-sama dirancang bangun dengan rencana aksi, program dan strategi jitu yang bisa memastikan tindakan-tindakan kita kedepan berhasil, tidak sia-sia dan tidak menyimpang dari semangat keberhasilan sehingga Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan (HTAG) dalam membangun dan mewujudkan Bali Mandara bisa diselesaikan dengan baik dan benar.
Kebijakan yang arif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan Lembaga Wakil Rakyat dalam menyusun Regulasi, lalu dukungan Birokrasi yang efektif dan profesional, Kerjasama yang sehat dengan potensi Swasta dan Kearifan Lokal Masyarakat yang maju serta partisipasi aktif seluruh pihak, adalah dasar kekuatan kita sekaligus menjadi semangat daya dukung dan daya dorong Bali Mandara segera terwujud.

Kontak kami

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan, Denpasar Telepon : (0361) 225963, 225091 Fax : (0361) 224557